Kegiatan

KEGIATAN PENGADAAN TANAH

Dipublikasikan tanggal .

 

Berdasarkan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur untuk Relokasi Jalan Bebas Hambatan (Tol) Surabaya – Gempol (Segmen Porong – Gempol), Jalan Arteri Raya Porong termasuk Simpang Susun Kesambi, dan jalan kereta api Porong – Tanggulangin,selanjutnya segera dilaksanakan proses pembebasan tanah. Pelaksanaan pembebasan tanah terhambat oleh adanya permintaan harga ganti rugi yang sama dengan harga jual beli oleh PT Lapindo Brantas untuk warga korban lumpur, sedangkan permintaan harga tersebut melampaui penilaian Tim Appraisal.

Dalam melakukan pembebasan tanah, BPLS dibantu oleh PT Sucofindo Appraisal Utama yang melakukan penilaian harga tanah. Hasil appraisal telah dipresentasikan dan dibahas pada tanggal 30 Agustus 2007. Hasil penilaian harga tanah oleh PT Sucofindo Appraisal Utama didasarkan pada pendekatan atau survei langsung kepada pemilik tanah secara individu dengan tetap mempertimbangkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan harga pasar sebagai pedomannya.

Dengan melihat kenyataan di lapangan bahwa telah terjadi transaksi ikatan perjanjian jual beli secara besar-besaran yang dimulai pada bulan Juli 2007 antara PT Lapindo Brantas dengan masyarakat Tanggulangin, Porong dan Jabon, maka pada bulan Maret 2008 dilakukan re-appraisal penilaian harga tanah oleh PT Sucofindo Appraisal Utama. Pada tahun 2008, sebagian besar pemilik tanah menyepakati harga ganti rugi untuk tanah sawah, sehingga lahan sawah dapat dibebaskan. Sedangkan untuk tanah darat/kering, pada tahun 2009 mulai disepakati secara bertahap.

Progres pembebasan tanah berjalan lambat, khususnya tanah darat/kering yang sulit untuk mencapai kesepakatan karena masih ada beberapa pemilik yang belum dapat menerima besarnya nilai ganti rugi. Di samping itu, juga ada beberapa perbedaan antara surat tanah dengan fisik tanah di lapangan. Masalah lain adalah pembayaran ganti rugi yang tidak dapat dilakukan segera setelah terjadi kesepakatan (penetapan P2T) karena selama proses pemberkasan/verifikasimasih banyak kelengkapan administrasi yang kurang lengkap, antara lain, keabsahan surat tanah, keabsahan surat kuasa, domisili, sengketa ahli waris dan keberadaan surat asli.

Di samping itu, ada beberapa warga pemilik tanah yang tidak menyetujui besarnya nilai ganti rugi yang sudah ditetapkan oleh P2T tetapi tidak bersedia mengajukan keberatan. Pembayaran ganti rugi untuk Tanah Kas Desa (TKD) realisasinya juga tidak mudahkarena harus menunggu adanya tanah pengganti. Penyediaan tanah pengganti tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus mendapatkan persetujuan dan penetapan dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan hasil kesepakatan BPLS, Ditjen Bina Marga, BPJT, BBPJN V dan PT Jasa Marga tanggal 28 April 2010, khusus pada awal relokasi Jalan Tol di Ds. Kludan Kec. Tanggulangin bisa dilakukan pengurangan lahan karena tidak mengganggu fungsi konstruksi sehingga pemakaian lahan di Ds. Kludan ditiadakan. Dengan berkurangnya lahan tersebut maka dapat mengurangi jumlah desa yang terkena pembebasan tanah dari 15 desa menjadi 14 desa.

Sampai dengan akhir bulan Desember 2009 telah dilakukan pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan seluas 756.258 m2 yangdilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2008 dan 2009.

Pada Tahun 2010 dilakukan upaya percepatan pembebasan tanah sebagai berikut:

a.    Upaya percepatan pembebasan tanah khususnya pada tanah yang mempunyai perbedaan antara surat bukti kepemilikan dan fisik di lapangan.Untuk hal ini, dilakukan permohonan kebijakan ke Gubernur Jawa Timur melalui surat tertanggal 20 April 2010dengan harapan dapat segera dilakukan penetapan sebagai dasar pembayaran ganti rugi sehingga pekerjaan konstruksidapat segera dilanjutkan.

b.   Surat Menteri Dalam Negeri Nomor143/2173/PMD tanggal 17 Mei 2010 perihal Penjelasan bentuk ganti kerugian atas tukar guling Tanah Kas Desa bagi kepentingan umum di Kab. Sidoarjo telah diikuti antara lain dengan:

-   Surat Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Pasuruan Nomor: 141/7832/011/2010 tanggal 10 Juni 2010 perihal Penjelasan bentuk ganti kerugian atas tukar guling Tanah Kas Desa bagi kepentingan Umum

-  Surat Bupati Sidoarjo kepada Gubernur Jawa Timur Nomor:593/2412/404.1.1.1/2010 tanggal 21 Juni 2010 perihal Persetujuan pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi atas TKD yang terkena pembebasan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Sidoarjo.

-   Surat Bupati Sidoarjo Nomor. 143/2950/404.1.1.1/2010 tanggal 28 Juli 2010 perihal Pedoman umum pembayaran dan penggunaan ganti rugi atas pelepasan TKDyang terkena pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Sidoarjo.

Dengan demikian, maka luas tanah yang telah dibayar uang ganti rugi (UGR) nya pada 2 (dua) Kabupaten sebesar 96,85% terdiri atas tanah warga, tanah kas desa (TKD) dan fasum. Seluruh lahan TKD di wilayah Kab Sidoarjo sudah dilakukan pembayaran UGR. Lahan TKD di wilayah Kab Pasuruan yang sudah diberi UGR sejumlah 5 bidang dari 6 bidang, sedangkan 1 bidang sisanya masih dalam proses administrasi di Pemerintah Desa.

Sampai dengan akhir bulan Desember 2012, capaian progres pembayaran UGR pada masing – masing Kabupaten adalah, untuk Kab Sidoarjo sebesar 99,30%, sedangkan untuk Kab Pasuruan sebesar 85,97%. Kab Sidoarjo telah melaksanakan konsinyasi/penitipan UGR  ke Pengadilan Negeri dalam 2 (dua) tahap, pertama tanggal 5 Agustus 2011 sejumlah 23 bidang dan kedua tanggal 1 November 2011 sejumlah 72 bidang. Dari konsinyasi tahap pertama tersebut telah terbit Penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 26 Agustus 2011 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Pembangunan Fisik tanggal 1 November 2011. Dari konsinyasi tahap kedua sudah terbit penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 18 Januari 2012 dan surat keputusan pembangunan fisik dari Bupati Sidoarjo tanggal 27 September 2012. Pengadaan tanah untuk Kab Pasuruan telah mencapai 85,97% atau sudah lebih besar dari 75,00%.

Pada akhir tahun 2012, penyelesaian pengadaan tanah pada ruas relokasi jalan arteri (Paket – 3) di Kab Pasuruan masih menyisakan 7 bidang tanah kavling di Ds. Kejapanan yang belum bebas, sehingga dari seluruh panjang fungsional Paket – 3 sepanjang 2.388 meter, menyisakan 70,00 meter yang belum bisa dikerjakan konstruksinya. Untuk menghubungkan konstruksi jalan yang terputus tersebut dibangun jalan peralihan (detour) dengan memanfaatkan lahan bebas disampingnya. Sesuai kesepakatan dengan PT. Jasa Marga, karena konstruksi jalan tol ruas Kejapanan – Gempol dilaksanakan maka detour dibongkar dan sisa konstruksi jalan arteri sepanjang 70,0 meter telah diselesaikan oleh PT. Jasa Marga.

Dengan bebasnya lahan dari Ds. Ketapang sampai dengan Ds. Kejapanan maka pekerjaan konstruksi utama jalan arteri telah terselesaikan sehingga pada tanggal 15 Maret 2012 jalan arteri dapatdibuka oleh Gubernur Jawa Timur untuk dilalui kendaraan umum.

Peta lokasi pengadaan tanah dan pembangunan konstruksi jalan arteri sampai dengan akhir Desember 2012 dapat dilihat pada gambar berikut:

PengTanah01

Progres sampai dengan akhir Desember 2013:

Berhubung pada tahun anggaran 2013 Bapel – BPLS tidak diijinkan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tanah, dan sesuai hasil Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengadaan Tanah Relokasi Infrastruktur Jalan Tol Porong – Gempol dan Jalan Arteri Porong di Kabupaten Pasuruan tanggal 17 Oktober 2012, maka sisa tanah yang belum dibebaskan oleh BPLS, diselesaikan dan dianggarkan oleh Badan Usaha setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum cq. Direktorat Jenderal Bina Marga