Pembiayaan TA 2007 s/d 2009

Details

Dipublikasikan pada Rabu, 03 Juni 2009 16:40

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (audited)

UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 31 DESEMBER 2008

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

NERACA (audited)

TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2009 DAN 31 DESEMBER 2008

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

Pembiayaan Pada Awal Berdirinya BPLS

Pembiayaan untuk biaya awal operasional BPLS merupakan masalah yang sangat mendesak. Ketiadaan dana operasional menyebabkan Bapel BPLS belum bisa bekerja optimal karena belum adanya sarana transportasi, ruang kerja dan prasarana kerja lainnya. Kebutuhan pembiayaan yang sangat mendesak pada waktu itu sangat diperlukan antara lain untuk: pengadaan/sewa sarana transportasi (kendaraan roda 4 dan 2), pengadaan ruang kantor yang diperlukan untuk tempat bekerja pimpinan dan staf, dan biaya-biaya pengeluaran rutin (listrik, telepon, gas, air, ATK, bahan bakar transportasi dll).

Dana BA 69 sebesar Rp 5.3 milyar (cair akhir Juli 2007) merupakan dana awal guna mendukung kegiatan operasional tersebut. Total penggunaan dana BA 69 ini adalah senilai Rp 4,893 milyar atau sekitar 92 %.

APBN-P 2007

Selain Dana dari BA 069 tersebut BPLS juga memperoleh Dana APBN-P 2007 (senilai Rp 500 milyar, cair pada minggu ke-2 Desember 2007). Dana APBN-P 2007 ini terutama dianggarkan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

1. Ketatalaksanaan: Rp. 15,64 milyar

2. Relokasi Infrastruktur (+tanah): Rp. 372,50 milyar

3. Penanganan luapan lumpur: Rp. 111,84 milyar

Pemanfaatan dana APBN-P 2007 untuk BPLS ternyata tidak bisa direalisir sesuai dengan rencana sehingga total penyerapan dari APBN-P ini hanya sekitar Rp 114,18 milyar atau 22.8%, dari total alokasi sebesar Rp. 500 milyar. Penyebab utama rendahnya penyerapan APBN-P 2007 adalah sebagai berikut:

APBN TA 2008

Bapel BPLS dalam TA 2008 mendapat anggaran sejumlah Rp 1.1 triliun untuk 4 kegiatan utama yaitu: Ketatalaksanaan (Rp. 15,56 milyar), Penanganan Sosial termasuk Penanganan di 3 Desa (Rp 227,75 milyar), Relokasi Infrastruktur (Rp 583,89 milyar), dan Penanganan Luapan Lumpur (Rp 272,78 milyar). Penyerpan dana APBN TA 2008 BPLS hanya mencapai sekitar 46,7 % atau Rp. 513,7 Milyar terhadap total Rp. 1,1 Triliun. Rendahnya  penyerapan disebabkan berbagai permasalahan:

1. Relokasi Infrastruktur terkendala oleh alotnya negosiasi dengan warga, yakni dalam hal menentukan harga lahan pekarangan dan bangunan dimana warga bersikeras minta harga disamakan dengan Peta Area Terdampak 22 Maret 2007. Proses negosiasi hingga saat ini (Maret 2009) masih berjalan.

2. Bidang penanganan luapan lumpur mengalami kendala terblokirnya area kerja oleh penduduk yang lahannya belum terbayar oleh Minarak Lapindo Jaya sehingga kegiatan fisik tidak bisa dilaksanakan secara penuh, bahkan berhenti total.

3. Kondisi lapangan di Kali Porong tidak memungkinkan bagi kontraktor untuk bekerja secara optimal karena kondisi sedimen lumpur yang demikian tinggi, sehingga diperlukan air dalam volume yang memadai (yang tidak memungkinkan selama musim kemarau) agar bisa dilakukan agitasi dan pembuangan endapan ke laut.
   

APBN TA 2009

Total dana APBN TA 2009 BPLS sebesar Rp 1.14 triliun, teralokasi untuk 4 kegiatan utama sebagai berikut :

1. Penyelesaian tanah 3 desa (pelunasan skema 80%) : Rp 227 milyar.

2. Penyelesaian relokasi arteri raya Porong, termasuk penyelesaian pembebasan tanahnya : Rp 523 milyar.

3. Melanjutkan infrastruktur penanganan luapan lumpur termasuk pemantauan dan penanganan deformasi geologi : Rp 241 milyar.

4. Bantuan sosial kemasyarakatan : Rp 59 milyar.  
   

• < Sebelum