EVALUASI KEGIATAN DAN PENYERAPAN ANGGARAN BPLS TAHUN ANGGARAN 2011

Dipublikasikan tanggal .

EVALUASI KEGIATAN DAN PENYERAPAN ANGGARAN BPLS

TAHUN ANGGARAN 2011

 

Secara umum PAGU DIPA BPLS pada tahun 2011 mendapat alokasi sebesar Rp. 1,286 triliun dengan pembagian 2 program utama yaitu Program Dukungan Manajemen (Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) dengan alokasi sebesar Rp. 22,7 miliar dan Program Teknis (Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo) dengan alokasi sebesar Rp. 1,263 triliun. Program Teknis sendiri dapat dibagi menjadi 3 bidang penanganan, yakni bidang operasi, bidang sosial, dan bidang infrastruktur.

 

Total penyerapan BPLS adalah sebesar Rp. 572,17 miliar atau sebesar 44,49% terhadap PAGU BPLS. Rincian penyerapan anggaran berdasarkan kegiatan utama BPLS TA 2011 adalah sebagai berikut.

 

KODE

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN UTAMA

PAGU (RP)

REALISASI (RP)

(%)

105.01.01

 

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

22.799.917.000

 

19.043.620.891

 

83,52

 

I

SEKRETARIS BADAN

22.799.917.000

19.043.620.891

83,52

3912

Peningkatan & Pengelolaan Perencanaan, Program dan Anggaran

90.000.000

80.215.715

89,13

3913

Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Kepegawaian dan Umum

21.954.847.000

18.520.609.631

84,36

3914

Hukum, Kehumasan dan Sistem Informasi

555.070.000

394.643.380

71,10

3915

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Lembaga

200.000.000

48.152.165

24,08

 

 

 

 

 

105.01.06

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA LUMPUR SIDOARJO

1.263.290.400.000

553.133.186.433

43,79

II

BIDANG OPERASI

139.110.580.000

98.234.377.576

70,62

3916

Perencanaan Operasi Luapan Lumpur

9.164.125.000

4.578.717.711

49,96

3917

Penanganan Luapan Lumpur

127.230.626.000

91.971.923.584

72,29

3918

Mitigasi dan Penanganan Bencana Geologi dan Monitoring Lingkungan

2.715.829.000

1.683.736.281

62,00

III

BIDANG SOSIAL

558.371.093.000

85.742.674.715

15,36

3919

Perencanaan Sosial

2.971.680.000

1.884.678.625

63,42

3920

Penanganan Bantuan Sosial

35.866.428.000

1.813.993.650

5,06

3921

Peningkatan dan Pengelolaan Penanganan Perlindungan Sosial:

519.532.985.000

82.044.002.440

15,79

 

- Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan di 3 Desa

86.648.120.000

31.464.809.205

36,31

 

- Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan (di wilayah 9 RT dan di luar wilayah PAT)

432.504.445.000

50.551.201.000

11,69

IV

BIDANG INFRASTRUKTUR

565.808.727.000

369.156.134.142

65,24

3922

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

1.096.350.000

493.039.250

44,97

3923

Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Luapan Lumpur

240.630.905.000

221.094.681.000

91,88

3924

Pembangunan Relokasi Infrastruktur:

324.081.472.000

147.568.413.892

45,53

 

- Pembangunan Jalan Arteri

244.728.780.000

96.231.470.097

39,32

 

- Pembebasan Tanah

75.453.140.000

48.701.013.795

64,54

 

TOTAL

1.286.090.317.000

572.176.807.324

44,49

 

 

Dalam penanggulangan lumpur di Sidoarjo, BPLS dapat menyelesaikan beberapa kegiatan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang menyebabkan rendahnya penyerapan antara lain karena faktor nonteknis yaitu masalah pembebasan lahan untuk relokasi jalan, permasalahan administrasi untuk proses pembayaran jual beli tanah dan bangunan di 9 RT, serta kemampuan PT. Lapindo Brantas (PT. Minarak Lapindo Jaya) dalam memenuhi tahapan/cicilan pembayaran yang telah dijanjikan.

 

Faktor non teknis lain adalah bahwa penanganan bencana lumpur panas di Sidoarjo dan semua dampaknya tidaklah sama dengan penanganan bencana alam pada umumnya. Tahap - tahap penanganan bencana pada bencana alam lain, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan tsunami dapat diterapkan dengan konsisten karena upaya penanganan tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi dapat dilakukan setelah sumber bencananya selesai atau berhenti. Pada penanganan bencana lumpur panas di Sidoarjo, tahapan-tahapan penanganan bencana tidak dapat dilakukan dengan konsisten karena kegiatan/upaya penanggulangan bencana semburan dan luapan lumpur dilakukan bersamaan/beriringan dengan terjadinya bencana. Dalam setiap penanganan kegiatan penanggulangan bencana sering berpacu dengan munculnya dampak ikutan dari semburan lumpur, seperti munculnya bubble, terjadinya amblesan tanah (land subsidence), dan fenomena longsornya gunung lumpur.

 

Beberapa capaian kerja serta kendala selama tahun 2011 dapat dijelaskan sebagai berikut.

 

Bidang Operasi

 

BPLS mengalirkan lumpur sebanyak 41,969 juta m3 lebih lumpur cair/basah, yang lebih kurang ekuivalen dengan 13,1 juta m3 lumpur padu/padat ke Kali Porong dengan menggunakan 6 (enam) buah kapal keruk. Pencapaian pengaliran lumpur per tahun ke Kali Porong pada dasarnya meningkat yaitu tahun 2010 berhasil mengalirkan lumpur ke Kali Porong sebanyak 31.087.067 m3 dari target sebesar 27 juta m3, dan tahun 2011 telah berhasil mengalirkan lumpur sebanyak 41.969.220 m3 dari target sebesar 32,4 juta m3.

 

Perlu diketahui bahwa pada saat ini lumpur yang terdapat di kolam adalah lumpur padu/padat, dan untuk mengalirkannya harus memakai media air dengan jarak pengerukan menjadi + 2.000 m dari Kali Porong.

 

Anggaran yang dialokasikan untuk penanganan bubble tidak sepenuhnya terpakai mengingat jumlah bubble telah mengalami penurunan. Hasil pemantauan bubble menunjukkan bahwa jumlah bubble yang muncul sejak tahun 2006 hingga akhir Desember 2011 terpantau berjumlah 234 bubble, yang masih aktif hingga akhir Desember 2011 berjumlah 22 bubble, sedang yang 212 lainnya sudah tidak aktif lagi.

 

 

 

Bidang Sosial

 

Penyelesaian proses jual beli tanah dan bangunan di 3 Desa (berdasarkan Perpres 48/2008) telah mampu membayar secara komulatif sampai dengan 75% dari nilai keseluruhan yang harus dibayar, dan untuk wilayah di 9 RT baru membayar uang muka sebesar 20 % sesuai dengan Perpres Nomor 68 Tahun 2011.

 

Pada dasarnya pada tahun anggaran 2011 BPLS telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran tahapan angsuran sebesar 15 % dari total harga tanah dan bangunan yang telah disepakati, sesuai dengan tahapan pembayaran tanah dan bangunan oleh PT. Minarak Lapindo Jaya (PT. MLJ) untuk para warga terdampak di PAT – 22 Maret 2007. Namun karena PT. MLJ hanya mampu membayar angsuran sebesar 5 % bagi warga terdampak di PAT - 22 Maret 2007, maka sesuai Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian proses jual beli tanah dan bangunan di 3 Desa mengikuti tahapan proses pembayaran jual beli tanah dan bangunan di dalam wilayah Peta Area Terdampak (PAT) tanggal 22 Maret 2007 yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas (PT. Minarak Lapindo Jaya), maka Bapel-BPLS pada tahun anggaran 2011 juga hanya membayar tahapan angsuran sebesar 5 % untuk pembayaran proses jual beli tanah dan bangunan di 3 Desa.

 

Selain pembayaran jual beli tanah di wilayah 3 Desa dan 9 RT di atas, telah juga dialokasikan dana untuk penanganan masalah sosial di luar wilayah tersebut. Tim terpadu bentukan Dewan Pengarah BPLS telah melakukan kajian mengenai batas wilayah tidak aman, sehingga diusulkan wilayah tidak aman tersebut untuk mendapatkan penanganan sosial, sebagaimana wilayah di dalam PAT, 3 Desa dan 9 RT. Namun demikian, hingga akhir tahun 2011 landasan hukumnya belum ada, sehingga alokasi dananya belum dapat digunakan.

 

Bantuan sosial yang disalurkan pada tahun 2011 antara lain berupa bantuan air bersih kepada warga terdampak yang sumurnya tercemar gas atau kimia lain, dan pemberian bantuan uang kontrak bagi warga di 9 RT berdasarkan Perpres Nomor 40 Tahun 2009. Bantuan sosial lainnya seperti bantuan untuk pelaksanaan tanggap darurat tidak jadi diberikan, mengingat pada tahun 2011 tidak terjadi keadaan darurat yang harus memindahkan atau mengungsikan penduduk.

 

Dalam kaitannya dengan pemulihan sosial, BPLS telah melaksanakan pelatihan teknis/ keterampilan yang diperuntukan bagi warga terdampak, antara lain: Pelatihan Ketrampilan Persepatuan 160 orang  (4 angkatan), Pelatihan Ketrampilan Budidaya Unggas 40 orang  (2 angkatan), Pelatihan Modes (memotong dan menjahit) 40 orang  (2 angkatan), Pelatihan Penanganan Bencana 30 orang  (1 angkatan), dan Pelatihan Pemantapan Satgas Bencana 180 orang  (3 angkatan).

 

Bidang Infrastruktur

 

Pembangunan tanggul penahan lumpur untuk tahun 2011 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sampai dengan ketinggian (elevasi) + 11 meter dengan total panjang 9,9 km, termasuk 725 meter di antaranya telah ditinggikan puncaknya sampai dengan elevasi + 12 meter. Di samping itu, untuk menjaga agar tanggul penahan luapan lumpur tidak tergerus atau terganggu oleh aliran air hujan di bagian dasar tanggul dan air hujan di kaki tanggul bisa mengalir langsung ke saluran drainase, pada tahun 2011 dilakukan pemeliharaan saluran sistem drainase sepanjang 6,07 km di wilayah sekitar tanggul penahan luapan lumpur dan semburan, serta pengoperasian 16 pompa untuk pemompaan air dan beberapa generator untuk penerangan lapangan di malam hari.

 

Kegiatan pengamanan Kali Porong dengan indikator kinerja “Debit air banjir Q50 yang mampu dialirkan Kali Porong” pada tahun 2011 telah dapat dicapai sebagaimana yang direncanakan. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemantauan dan evaluasi dari Perum Jasa Tirta 1 selaku pengelola Wilayah Sungai Kali Brantas (termasuk di dalamnya Kali Porong) yang antara lain menyatakan bahwa: (1) Elevasi dasar sungai terendah hingga bulan Nopember 2011 berada di bawah elevasi Design River Bed (DRB); (2) Hasil perhitungan kapasitas pengaliran, debit dan elevasi muka air maksimun untuk bulan September, Oktober, dan Nopember 2011 menyimpulkan bahwa kapasitas Kali Porong pada bulan Nopember 2011 dapat dilewati atau mampu mengalirkan debit sebesar 1600 m3/dt sesuai rencana yang ditetapkan.

 

Keberhasilan Kali Porong mengalirkan debit banjir juga ditunjang oleh keberhasilan pelaksanaan perbaikan dan pembangunan 2 (dua) buah groundsill dan normalisasi alur Kali Porong di bagian muara melalui pengerukan endapan sebesar 0,4 juta m3 pada tahun 2011, dan keberhasilan pembangunan dan pengerukan di Kali Porong yang dilakukan pada tahun 2010, yang ditunjukkan dengan sudah tidak ada lagi spot-spot timbunan lumpur di Kali Porong sejak tahun 2010.

 

Untuk kegiatan pembangunan relokasi jalan arteri hasil yang dicapai adalah 3,040 km dari 11,384 km yang ditetapkan dalam tahun 2011. Secara total pembangunan telah mencapai 11,269 km untuk 2 lajur kanan kiri, atau sebesar 79,36% dari 14,2 km untuk 2 lajur kanan kiri (2 x 7,1 km).

 

Kekurangberhasilan pencapaian target tersebut, baik untuk target tahun 2011 maupun untuk target secara total, karena terkendala dengan penyelesaian pengadaan tanah untuk pelaksanaan relokasi jalan arteri Porong seluas 99,01 Ha atau sebesar 26,55% dari total keseluruhan luas pengadaan tanah untuk jalan relokasi.

 

Target penyelesaian pembebasan lahan untuk jalan relokasi pada tahun 2011 adalah 26,55 Ha dan telah diselesaikan seluas 13,61 Ha atau 51,26% dari target. Kekurangberhasilan proses pembebasan lahan tersebut baik pada lahan yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo maupun yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Lahan yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo masih ada sisa sebanyak 11,24 Ha dan di Kabupaten Pasuruan masih ada sisa sebanyak 5,72 Ha.

 

Berkaitan dengan belum tuntasnya pembebasan lahan secara keseluruhan untuk keperluan pembangunan relokasi jalan, dan mengingat pembebasan lahan dengan total panjang 13,61 Ha tersebut hasilnya tidak mendapatkan lahan yang bersifat menerus/menyatu namun berupa lahan yang terputus-putus (tersebar di sepanjang rencana relokasi jalan), maka relokasi jalan yang telah dibangun sepanjang 3,04 km pada tahun 2011 tidak berupa jalan yang ruasnya bersifat menerus/menyatu, tetapi juga berupa ruas jalan yang masih terputus-putus. Disadari bahwa dengan belum tuntasnya proses pembebasan lahan tersebut, maka penyelesaian pembangunan relokasi jalan arteri (berfungsinya jalan arteri) belum dapat diwujudkan. (np)