Bantuan Sosial

 

Wilayah kerja dalam penanganan masalah sosial sebagaimana pada Lampiran XI Perpres 33 Tahun 2013 adalah sebagai berikut.

Wilayah Penanganan Sosial 

 Wilayah Penanganan Sosial

 

Penanganan Sosial di Wilayah Peta Area Terdampak (PAT) tanggal 22 Maret 2007 tanggung jawab PT. Lapindo Brantas

Target penyelesaian untuk total 13.237 berkas warga yang berada di dalam PAT adalah sebesar Rp. 3.830.547.222.220. Sampai dengan tanggal 16 Desember 2013 total realisasi pembayaran adalah sebesar Rp. 3.048.859.010.109 (atau 79,67% dari target penyelesaian) sehingga menyisakan Rp. 781.688.212.111 (20,33%).

Rincian laporan realisasi pembayaran PT. Lapindo Brantas adalah sebagai berikut.

Diagram Progres Pembayaran Tanah dan Bangunan

Diagram Progres Pembayaran Tanah dan Bangunan oleh PT. Minarak Lapindo Jaya

Aspirasi Warga Korban Lumpur Sidoarjo PAT 22 Maret 2007

PT. Lapindo Brantas yang bertanggungjawab melakukan pembayaran tanah dan bangunan yang berada di dalam Peta Area Terdampak (PAT), sampai dengan akhir tahun 2013 belum melakukan pelunasan sepenuhnya. Realisasi pembayaran cicilan yang dilakukan PT. Lapindo Brantas terakhir dibayar pada akhir 2012, sedangkan sepanjang tahun 2013 sampai saat ini belum ada realisasi tambahan pembayaran. Hal inilah yang menimbulkan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga.

Meningat warga sering dijanjikan akan dilunasi oleh PT. Lapindo Brantas, warga sudah tidak percaya PT. Lapindo Brantas mampu menepati. Hal ini mendorong warga menuntut kepada Pemerintah agar sisa kewajiban yang menjadi tanggungjawab PT. Lapindo Brantas dapat diambilalih. Aspirasi warga ditunjukan dengan demonstrasi.

Warga korban lumpur melakukan aksi demonstrasi di atas tanggul lumpur dengan menghentikan aktifitas pengaliran lumpur yang dilakukan oleh BPLS. Selain menghentikan aktifitas pengaliran lumpur, kegiatan BPLS lainnya seperti pemeliharaan tanggul, pemompaan air, pemantauan kondisi endapan lumpur, dsb, tidak dapat dijalankan secara optimal.

Sepanjang tahun 2013, aksi demonstrasi warga sebanyak 5 kali. Pada 13 Maret 2013 warga mulai menduduki dan memblokade akses ke area pengerukan sehingga aktifitas di lapangan berhenti total. Hingga pada 10 Mei 2013, aparat gabungan Polres dan Kodim Sidoarjo melakukan operasi pengamanan tanggul, sehingga kegiatan BPLS di lapangan berangsur-angsur dapat dilaksanakan. Sebagai catatan, pada tahun 2012 aksi warga menduduki tanggul selama kurang lebih 6 bulan.

Perkembangan terakhir, warga melakukan uji materi "UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945". Perkara yang terdaftar di MK tersebut NOMOR 83/PUU-XI/2013 pada tanggal 19 September 2013 telah berlangsung sampai dengan sidang ke V dengan agenda mendengarkan keterangan ahli/ saksi pemohon dan pemerintah. Pada intinya warga dan gabungan pengusaha yang termasuk ke dalam PAT menuntut agar pelunasannya dapat diambilalih oleh Pemerintah dengan menggunakan APBN. Bagi warga korban PAT, pembayaran melalui APBN dapat memberikan kepastian.

Sampai dengan akhir 2013, belum ada keputusan terkait uji materi tersebut. Warga korban menunggu keputusan dengan harapan yang sangat optimis bahwa korban lumpur dapat diselesaikan menggunakan dana APBN. Tentunya presepsi yang optimis tersebut harus terus diwaspadai, bila keputusan yang dihasilkan tidak memenuhi keinginan warga.

Aspirasi warga korban lumpur PAT yang menjadi tanggungjawab PT. Lapindo Brantas harus terus diwaspadai dan diantisipasi selama belum ada kepastian atau realisasi pelunasan, mengingat aspirasi dalam bentuk aksi demonstrasi seringkali menyebabkan tidak optimalnya penanganan luapan lumpur yang dilakukan oleh BPLS.